Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Jaka/rni

Pembubaran struktur lama dan pembentukan struktur baru penanganan Covid-19 diapresiasi. Struktur baru berbentuk komite ini, selain menangani pandemi Covid-19 juga menangani ekonomi yang diketuai Menteri BUMN Erick Thohir. Dengan struktur baru ini diharapkan penanganan Covid-19 bisa berhasil.

Hal ini dikemukakan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam rilisnya, Rabu (22/7/2020). Bahkan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR, kata Saleh, mengapresiasi langkah Presiden mengubah struktur birokrasi penanganan Covid-19 di Indonesia. “Dengan struktur baru ini, ada dua penekanan yang hendak dicapai, yaitu aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Diharapkan, dengan struktur baru ini, penanganan Covid-19 di Indonesia akan lebih berhasil,” harap Saleh.

Dengan membubarkan Gugus Tugas, lalu menggantinya dengan Komite Penanganan Covid-18 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan kinerjanya semakin meningkat. Apalagi secara struktural, komite ini membawahi dua satuan tugas yang menangani aspek kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Dengan begitu, akan kelihatan siapa akan mengerjakan apa, tambah politisi PAN tersebut.

"Sebagai ketua harian Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir harus membuktikan bahwa ada progresivitas dalam pemutusan mata rantai virus dan juga pemulihan ekonomi nasional. Tugas ini tidak mudah. Banyak masyarakat yang menaruh harapan besar. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dan berpartisipasi," harap legislator dapil Sumatera Utara II ini.

Alokasi anggarannya, lanjut Saleh, harus memperhitungkan berbagai dimensi. Jangan sampai anggaran untuk stimulus bidang keuangan jauh melebihi biaya pengobatan Covid-19. Apalagi, kasus positif Covid-19 masih saja naik. Ini tetap harus menjadi perhatian utama. Ia menekankan agar struktur baru ini dapat dilakukan lebih adil. Artinya, proporsi program kerja dibagi secara merata.

Tidak boleh mendahulukan pemulihan ekonomi dan meninggalkan penanganan kesehatan. Keduanya harus dikerjakan secara bersamaan. “Komite ini sangat layak diberi waktu untuk bekerja. Tentu siapa pun boleh memberikan usul dan masukan. Setidaknya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program dan perumusan langkah-langkah strategis ke depan," ungkap Wakil Ketua MKD DPR RI itu. (mh/sf)